(Gorontalo, MADINA): Para mahasiswa yang diterjunkan dalam Kuliah Kerja Sinergis Bersama Masayarakat (KKS) untuk membangun Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di desa jangan takut salah, karena sudah dibekali materi. Kita juga sudah mempunyai komitmen bahwa Posdaya harus dibentuk walaupun tidak dihadiri oleh Kepala Desa maupun Bupati kita terus tetap bekerja.
Pesan itu disampaikan Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono sebelum melepas 1.300 mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) untuk melakukan KKS di kampus UNG, pekan lalu.
Dijelaskannya, syarat dari KKS ini adalah bagaimana membangun komitmen dengan bupati, camat, kepala desa dan punggawa pemerintah di setiap desa. Komitmen ini harus dibangun dalam persatuan dan kesatuan. Tidak ada saingan bahwa mahasiswa akan menggantikan bupati, tidak ada persaingan bahwa mahasiswa menjadi camat di desa karena Posdayanya sukses. Tetapi semunya adalah demi pengetasan kemiskinan, dan suksesnya delapan sasaran Millennium Development Goals (MDGs).
Yayasan Damandiri, kata Prof Haryono pada 15 Januari 2011 yang akan memberikan pengharagaan Posdaya Award. Para mahasiswa yang terjun ke desa selain membentuk dan mengisi Posdaya harus mencari apa yang dinamankan mutiara bangsa dari dalam Posdaya baik dari masyarakat maupun pengurus Posdaya.
Posdaya-Posdaya yang berhasil mengisi kegiatannya dengan mengentaskan kemiskinan menurunkan kematian ibu hamil dan membangun lingkungan yang kondusip di tingkat kabupaten/kota akan mendapat award dari Bupati/Walikota. Sedangkan Posdaya Award tingkat nasional akan diberikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Yayasan Damandiri tanggal 15 Januari 2011.
Mutiara bangsa berasal dari para mahasiswa yang berhasil membawa Posdaya dengan baik, Posdayanya hidup, mempunyai kegiatan ekonomi dan pendidikan, serta kegiatan kesehatan dan kegiatan lingkungan dapat diusulkan untuk mendapatkan bea siswa Supersemar.
Mutiara bangsa juga bisa berasal dari para dosen pembimbing dan dosen Pembina. Apabila berhasil melakukan kegiatan Posdayabdan ingin melanjutkan pendidikan S2 atau S3 dapat diusulkan mendapatkan biaya penelitian untuk tesis dan disertasinya serta bantuan biaya SPP. Menurutnya, langkah ini adalah upaya untuk mengembangkan pengentasan kemiskinan maupun kegiatan Posaya di pedesaan sekaligus mensukseskan program MDGs.
Proponsi Gorontalo merupakan propinsi pertama di luar Jawa yang melaksanakan KKS. “Dari Propinsi Gorontalo diharapkan baik gubernur, rektor, bupati dari Gorontalo menjadi salah satu wakil yang diusulkan mendapatkan Posdaya Award secara nasional,” harap Prof Haryono.
Harapan itu cukup beralasan, karena di kabupaten Boalemo saja sudah ada 84 Posdaya yang dapat menjadi model dan panduan untuk mengembangkan Posdaya di Propinsi Gorontalo. Padahal sebelumnya, Yayasan Damandiri ingin mengajak para mahasiswa atau wakilnya untuk belajar membangun Posdaya di Jawa.
“Waktu ini tidak saja di Boalemo tetapi di Purwokerto ada 1.500 mahasiswa berada di desa, begitu juga di Malang 2.500 mahasiswa bersama masyarakat di desa,” tambahnya.
Melalui komitmen Gubernur, Rektor dan Bupati, Propinsi Gorontalo akan menjadi propinsi yang luar biasa. Sebagai contoh di Kabupaten Boalemo Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi duta-duta MDGs di pedesaan. Karena MDGs membawa nama baik bangsa, dua presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani kesepakatan untuk memenuhi delapan target MDGS pada tahun 2015. Kalau sempat gagal, maka bangsa ini akan malu dengan negara lain.
Indonesai sekarang mempunyai IPM peringkat 111 dari 182 negara. Alangkah malunya kalaau gagal dan kita dianggap miskin, dianggap bodoh dan tidak punya pekerjaan. Kalu Posdaya ini marak dimana-mana maka peringkat IPM kita membaik di bawah 100.
IPM negara tetangga di Asean tidak ada peringatnya melebihi 100 kecuali Indonesia, yang penduduknya 200 juta lebih. Kalau Gorontalo berhasil meningkatkan IPM maka Indonesia akan menanjak dengan kekuatan seperti Republik China yang penduduknya 1,3 milyar. China dulu peringkatnya hampir 100 sekarang sudah nomer 70, karena rakyatnya bekerja keras. “Tidak ada pilihan lain kecuali bekrja cerdas dan keras. Tidak boleh bersantai-santai, tidak boleh rakyat bodoh dan malas,” ujar Prof Haryono mengingatkan.
Melalui KKS diharapkan para mahasiswa dapat mengembangkan budaya belajar, jangan sampai ada satu anak usia sekolah tidak sekolah. Rektor UNG memberikan gebrakan yang laur biasa sehingga Gubernur Gorontalo dan Bupati Boalemo mempunyai semangat tinggi dan gubernur berjanji program ini akan segera disebar keseluruh wilayah Gorontalo. (sy/M2)