(Jakarta, MADINA): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan bahwa pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Negara membahas mengenai tiga isu utama, yaitu pemekaran wilayah, pengelolaan perbatasan antarnegara, program legislasi nasional, dan sejumlah isu lain yang berkaitan dengan tiga isu tersebut. Hal ini di katakan Presiden pada keterangan pers bersama Ketua DPR RI Marzuki Ali, usai pertemuan konultasi, Rabu (14/7) pukul 13.30 WIB.
"Pada prinsipnya pertemuan konsultasi telah berlangsung secara konstruktif. Dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat, disamping Ketua dan Wakil Ketua, juga telah berbicara para pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan pimpinan badan legislasi," SBY memulai keterangannya.
Soal pemekaran wilayah, telah disepakati bahwa diberlakukan moratorium, sambil menunggu penuntasan kebijakan pemekaran lebih lanjut atas hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah. "Evaluasi dilakukan atas dasar grand design dan kebijakan strategis yang juga sudah disusun oleh pemerintah," Presiden SBY menjelaskan. Dalam waktu dekat, lanjut Presiden, pemerintah dan DPR akan membahas secara mendalam masalah tersebut, termasuk berapa jumlah yang tepat, sebelum proses pemekaran dimulai lagi.
Presiden mengakui, dengan bertambahnya 205 daerah pemekaran baru dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, banyak masalah terjadi di lapangan. Ada 80 persen daerah pemekaran itu kurang berhasil. "Oleh karena itulah kita pastikan bahwa pemekaran yang akan datang, apakah penambahan jumlah daerah atau justru penggabungan daerah pemekaran yang sudah ada, itu betul-betul efektif mencapai tujuan," kata SBY. Tujuan pemekaran, antara lain, pelayanan publik yang lebih baik, ekonomi lebih bergerak, dan memberikan rasa keadilan bagi daerah.
Marzuki Ali pun mengeluarkan pernyataan senada mengenai pemekaran wilayah. "Setelah melihat kajian dari berbagai pihak dan hasil dari kunjungan kerja ke daerah-daerah tersebut, masih perlu dilakukan penyempurnaan peraturan," ujar Marzuki.
Wapres Boediono dan seluruh menteri yang mendampingi Presiden saat rapat konsultasi turut mendampingi pula ketika Presiden SBY memberikan keterangan pers. Demikian juga Marzuki Ali didampingi para pimpinan fraksi, komisi, dan badan legislasi DPR.
Isu Perbatasan
SBY: Kita Akan Tough. Kalau Itu Wilayah Kita, Ya Wilayah Kita
Dalam isu pengelolaan perbatasan, Pemerintah dan DPR sepakat untuk mempertimbangkan aspek keamanan, pemerintahan, ekonomi, kesejahteraan, dan kejahatan transnasional. Sebagian masalah perbatasan sudah diselesaikan dengan negara tetangga. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal ini dalam keterangan pers bersama Ketua DPR Marzuki Ali, usai rapat konsultasi, di Istana Negara, Rabu (15/7) siang.
Presiden menjelaskan, langkah-langkah pengelolaan perbatasan, baik dari aspek keamanan, penanganan kejahatan transnasional, telekomunikasi, pemerintahan, ekonomi, kesejahteraan, akan terus ditingkatkan. "BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) yang akan bertugas untuk mengelola wilayah perbatasan ini, tentunya dengan gubernur, bupati serta walikota, dan pelibatan pemerintah pusat, akan kita pastikan bahwa makin ke depan makin terkelola dengan baik," kata Presiden.
Indonesia, ujar Presiden SBY, memiliki perbatasan laut dengan 10 negara dan perbatasan darat dengan 3 negara. Sebagian sudah bisa diselesaikan, sebagian lagi masih dalam proses negosiasi. "Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah menyelesaikan soal perbatasan ini secara bilateral, dan tidak akan dibawa ke forum internasional," ujar Kepala Negara.
"Tentu mengutamakan pendekatan diplomasi dan negosiasi dengan semangat ASEAN, semangat perdamaian, dan keamanan dunia saat ini. Tapi kita akan tough untuk memastikan bahwa kalau itu wilayah kita, ya wilayah kita," kata SBY menjawab pertanyaan dari media. (arc/pressby.info)