Thursday, September 09, 2010
Presiden SBY menandatangani prasasti beberapa proyek infrastruktur di Jawa Timur, di Terminal Tirtonegoro, Ngawi, Jatim, hari Senin (18/1) siang. (foto: abror/presidensby.info) (Ngawi, MADINA): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari Senin (18/1) siang di Terminal Tirtonegoro, Ngawi, Jawa Timur meresmikan beberapa proyek infrastruktur dalam rangka 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Proyek-proyek infrastruktur yang diresmikan adalah Rusunawa Sewa Probolinggo, Jalan Lingkar Luar Ngawi, Rusunawa Sewa di Kabupaten Jember serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Presiden SBY menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Jawa Timur. "Saya berharap untuk rakyat, janganlah berhenti untuk memikirkan, untuk berikhtiar, untuk meningkatkan apa saja, yang penting kesejahteraan rakyat makin ke depan makin baik. Saya percaya, semua yang mengemban amanah akan terus melanjutkan pembangunan di daerah ini. Pemimpin, mulai dari saya, para menteri, gubernur, bupati, walikota, harus terus dekat dengan rakyatnya, dan terus berusaha untuk meningkatkan semua cabang kehidupan masyarakat agar lebih baik," ujar SBY.
Menurut SBY, pemimpin harus sering turun ke lapangan untuk menemui rakyatnya. Jangan hanya pada saat pilkada saja turun ke tengah-tengah rakyat. "Ada pilkada atau tidak, mari terus kita dekat sama rakyat dan berbuat untuk rakyat kita," lanjutnya.
Kepada seluruh masyarakat, Presiden SBY berpesan agar fasilitas umum yang sudah dibangun oleh pemerintah hendaknya dijaga sebaik-baiknya. "Pemerintah terus membangun di seluruh Indonesia, biayanya mahal. Oleh karena itu kalau sudah jadi, dipelihara baik-baik, jangan mudah rusak. Kita akan terus melengkapi dan meningkatkan infrastruktur itu, disamping menggerakkan perekonomian, tetapi juga memberikan rasa adil kepada masyarakat agar lebih banyak lagi kemudahan - kemudahan, fasilitas - fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat. Saya berpesan kepada gubernur, bupati, disamping program dari pusat, daerah juga harus menganggarkan untuk menambah infrastruktur yang diperlukan," jelas SBY
Dengan mengucapkan Basmallah Presiden meresmikan proyek dilanjutkan menandatangani 4 prasasti. Usai meresmikan sejumlah proyek proyek infrastruktur di Jawa Timur ini, Presiden SBY didampingi Ibu Ani beserta seluruh rombongan meninjau pameran infrastruktur yang digelar di lokasi acara peresmian. Tampak hadir mendampingi Presiden SBY antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri PU Djoko Kirmanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Menpora Andi Mallarangeng serta Juru Bicara Presiden Julian A. Pasha dan Dino Patti Djalal.(mit/pressby.info)
Menurut SBY, pemimpin harus sering turun ke lapangan untuk menemui rakyatnya. Jangan hanya pada saat pilkada saja turun ke tengah-tengah rakyat. "Ada pilkada atau tidak, mari terus kita dekat sama rakyat dan berbuat untuk rakyat kita," lanjutnya.
Kepada seluruh masyarakat, Presiden SBY berpesan agar fasilitas umum yang sudah dibangun oleh pemerintah hendaknya dijaga sebaik-baiknya. "Pemerintah terus membangun di seluruh Indonesia, biayanya mahal. Oleh karena itu kalau sudah jadi, dipelihara baik-baik, jangan mudah rusak. Kita akan terus melengkapi dan meningkatkan infrastruktur itu, disamping menggerakkan perekonomian, tetapi juga memberikan rasa adil kepada masyarakat agar lebih banyak lagi kemudahan - kemudahan, fasilitas - fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat. Saya berpesan kepada gubernur, bupati, disamping program dari pusat, daerah juga harus menganggarkan untuk menambah infrastruktur yang diperlukan," jelas SBY
Dengan mengucapkan Basmallah Presiden meresmikan proyek dilanjutkan menandatangani 4 prasasti. Usai meresmikan sejumlah proyek proyek infrastruktur di Jawa Timur ini, Presiden SBY didampingi Ibu Ani beserta seluruh rombongan meninjau pameran infrastruktur yang digelar di lokasi acara peresmian. Tampak hadir mendampingi Presiden SBY antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri PU Djoko Kirmanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Menpora Andi Mallarangeng serta Juru Bicara Presiden Julian A. Pasha dan Dino Patti Djalal.(mit/pressby.info)
Mudik Bersepeda Motor
Kembali ke Trilogi Pembangunan
RAPBN untuk Martabat Kedaulatan RI
Ramadhan Untuk Karakter Taqwa
Infotaintment Haram..?- Trauma Tabung Gas
- Setelah Ariel Jadi Tersangka
- Kinerja Pemda
- Perompak Kemanusiaan
- Moral Pancasila = Moral Agama
- Sensus Setengah Hati ?
- Peradilan Tanpa Ruh Keadilan
- KPK di “Kampung Maling””
- Konsekuensi Batalnya UU BHP
- Keteladan dan Ketegasan Pemimpin
Setiap lebaran, terjadi eksodus besar-besaran manusia Indonesia yang mudik berlebaran di kampung halamannya. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit memperkirakan tahun 2010 ini arus mudik lebaran mencapai 17 – 18 juta orang atau meningkat sekitar 6,3 persen dibanding tahun lalu.
Akhir-akhir ini tingkat kriminalitas terus meningkat bahkan semakin ganas dan mencekam masyarakat. Khususnya, kriminalitas dengan senjata api terhadap bank serta nasabahnya, toko emas dan lain sebagainya. Dari hasil pemeriksaan sementara pihak Kepolisian, kejahatan bersenjata itu umumnya bermotiv ekonomi atau karena tuntutan kebutuhan hidup yang terasa semakin berat dan menekan.
Ironi sekali. Dalam nuansa peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ke-65, Polis Marin Malaysia (PMM) menerobos kedaulatan teritorial kelautan yang masuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia sembari mengeluarkan tembakan dan menangkap tiga aparatur negara dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau. Kemerdekaan yang direbut para pahlawan dengan semboyan perjuangan Merdeka atau Mati sebagaimana dilukiskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, 16 Agustus 2010 lalu, seenaknya dilecehkan oleh arogansi PMM.
Alhamdulillah, Allah SWT telah memanjangkan usia sehingga bisa mencapai Ramadhan, sebagai sarana “Kursus Kilat” untuk membentuk karakter taqwa, karakter orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Untuk memperoleh karakter taqwa tersebut tentunya tidak hanya sekedar berpuasa menahan haus dan lapar, tapi harus memaknai Ramadhan sebagai Sharul Ibadah dengan pengamalan ibadah yang sempurna.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa bahwa infotaintment haram. Ketua MUI KH Ma’ruf Amin beralasan, fatwa yang ditetapkan dalam sidang pleno Munas MUI VIII Selasa pekan lalu itu, sebagai respon terhadap tayangan infotaintment yang cukup memprihatinkan dan berlebihan, bahkan membahayakan.
Ledakan tabung gas elpiji akhir-akhir ini, nyaris terjadi setiap hari. Kalau dulu yang meledak tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram, tapi kini tabung ukuran 12 kg yang selama ini “relatif” aman, juga ikut meledak. Bahkan tabung gas ukuran 50 kg juga meledak sebagaimana terjadi di super market Sinar di Surabaya Selatan baru-baru ini.
Meskipun terlambat, penahanan sekaligus penetapan artis Nazriel Irham alias Ariel Peterpan sebagai tersangka dalam kasus video mesum, kita sambut gembira. Dari sudut moral agama, maupun etika dan sistem sosial kemasyarakatan, termasuk mereka yang menganut paham ateis (komunis) sekalipun, tidak dapat mentolerir hubungan suami istri yang dilakukan di luar pernikahan. Apalagi hubungan intim tersebut direkam dan disebarluaskan melalui internet yang dapat diakses semua orang tanpa batas ruang dan waktu.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kecewa terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda). Berbicara di depan kepala daerah pada penyerahan aset barang milik negara dan DIPA 2010 di Jakarta pekan lalu, mantan Gubernur Sumatera Barat ini, mengungkapkan kekecewaanya itu karena buruknya pelayanan publik yang ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat yang tidak direspon kepala daerah, meskipun keluhan itu sudah disampaikan berulangkali.
Serbuan pasukan Komando Angkatan Laut Israel terhadap kapal Mavi Marmara akhir Mei lalu, tidak hanya melukai perasaan kemanusiaan, tapi juga mencederai peradaban manusia modern. Melukai perasaan karena kapal yang diserbu itu membawa 700 relawan kemanusiaan dari 50 negara dengan bantuan logistik untuk rakyat Gaza yang terisolasi. Tanpa peduli nyawa manusia, kapal itu diserbu dini hari ketika penumpangnya yang tidak bersenjata dalam kondisi lelah dan mengantuk.
1 Juni 2010 ini bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila yang ke-65. Dasar negara yang diajukan Prof. Mohamad Yamin dalam pidatonya pada sidang hari pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei 1945 itu dan dideklarasikan oleh Ir. Soekarno dengan nama Pancasila pada 1 Juni 1945 menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) sebagai sila (dasar) pertama dari lima sila negara Indonesia.
Sensus Penduduk 2010 yang dimulai 1 Mei lalu, tinggal menghitung hari. Sensus dengan 700 ribu tenaga pencacah itu diharapkan dapat menyajikan data kependudukan yang akurat dan lebih lengkap dibanding sensus sebelumnya. Karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar data dari hasil Sensus Penduduk 2010 itu dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Misalnya, sebagai rujukan bagi semua lembaga dalam merumuskan kebijakan dan merencanakan pembangunan yang tepat sasaran di pusat maupun daerah. Juga untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sahi dan handal sehingga kericuhan serta sengketa Pemilihan Umum yang pernah terjadi tidak terulang lagi.
Dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah kembali berstatus tersangka. Keduanya terancam ditahan, setelah gugatan praperadilan Anggodo Widjoyo yang kini berada dalam tahanan KPK, dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pekan lalu.
Istilah “kampung maling” pernah populer ketika Abdurrahman Saleh menjabat Jaksa Agung enam tahun lalu. Dalam sebuah rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR, salah seorang anggota DPR, Anhar Nasution waktu itu menyatakan Kejaksaan Agung sebagai “kampung maling” dan Abdurrahman Saleh bagaikan ustadz di “kampung maling”.
Kontroversi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) berakhir sudah, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU yang ditentang banyak pihak itu. Sebelumnya, UU tersebut sempat menimbulkan gejolak dalam berbagai unjuk rasa di sejumlah daerah.
KASUS mafia pajak Gayus HP Tambunan mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi masih jauh panggang dari api. Kalau pegawai rendahan seperti Gayus yang baru bekerja di Ditjen Pajak 10 tahun mampu memanfaatkan celah reformsi birokrasi dengan menggelapkan pajak Rp 28 miliar, betapa pula pejabat dengan pangkat lebih tinggi, masa kerja lebih lama dan jaringan lebih luas.