
BANGSA Indonesia akan memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2009. Kesetiakawanan sosial merupakan warisan budaya gotong royong yang menjadi inti Pancasila. Kesetikawanan sosial bukan sekedar gotong royong untuk mengatasi masalah bersama seperti musibah, tetapi jauh lebih dalam menyangkut jati diri bangsa yang menjadi dasar bahwa bangsa ini sejak jaman dahulu tahan banting karena mempunyai naluri bersatu, tenggang rasa disertai solidaritas dan kepedulian yang tinggi dan penghargaan dan kesanggupan menepis perbedaan untuk memecahkan masalah, memberi perhatian terhadap kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kesetiakawanan sosial mempunyai jangkauan yang sangat luhur karena budaya ini mendorong seseorang atau sekelompok masyarakat bukan saja memberi perhatian kosong, tetapi dengan baik menempatkan seseorang atau sekelompok masyarakat sanggup mengulurkan tangan memberi bantuan tanpa pamrih kepada masyarakat membutuhkannya.
Oleh karena itu, dengan kesetiakawanan sosial yang tinggi di masa lalu, bangsa Indonesia yang berbeda-beda dalam suku, bahasa dan agama sanggup berjuang bersama mengantar negara yang besar ini melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda untuk merdeka. Bangsa Indonesia sanggup menyisihkan perbedaan dalam segala bentuk dan bersama-sama berjuang mengorbankan segalanya untuk kepentingan bersama dan masa depan yang lebih baik.
Peringatan Hari Kesetikawanan Sosisal Nasional 2009 kiranya bisa dijadikan momentum untuk menyegarkan kembali semangat budaya luhur bangsa dengan jalan bersama-sama mencari terobosan baru dan segar untuk mendapatkan solusi pemecahan persoalan bangsa dan sesegera mungkin menyingsingkan lengan baju secara gotong royong bekerja keras untuk bangsa yang sedang terpuruk ini. Untuk itu diperlukan contoh nyata dari pemerintah dengan menyingkirkan perbedaan antar Departemen, Kementerian, Badan dan Instansi sampai ke tingkat akar rumput dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan sektoral agar segera disepakati sasaran bersama dengan menempatkan manusia sebagai titik sentral pemberdayaan. Manusia Indonesia yang jumlahnya lebih dari 231 juta harus dijadikan sasaran pemberdayaan untuk dikembangkan secara bersama-sama menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, sehat dan mandiri.
Percontohan yang simpati dari kalangan pemerintah itu akan menjadi perangsang apabila disertai fasilitasi yang dinamis bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk bersama-sama, sesuai keahlian masing-masing, mengembangkan pemberdayaan pada sasaran yang sama dengan menambah pendekatan panti yang sangat marak di masa lalu karena persoalan sosial cakupannya masih terbatas, kearah pendekatan kemasyarakatan dengan cakupan yang lebih luas karena persoalan sosial yang bertambah luas, dengan mengajak masyarakat berpartisipasi secara aktip, kreatip dan dinamis.
Perubahan arah pengembangan budaya Kesetiakawanan Sosial itu mengharuskan semua pihak menempatkan seluruh penduduk, bukan saja penyandang persoalan sosial, menjadi sasaran utama pemberdayaan dan perlindungan sosial, tanpa mengabaikan mereka yang mempunyai persoalan sosial yang harus menjadi prioritas utama pemulihan melalui bantuan rehabilitasi yang memadai. Ini berarti bahwa program pemberdayaan sosial tidak lagi hanya bersifat charity atau uluran belas kasihan, tetapi terpadu dengan upaya pembangunan sosial ekonomi yang luas, utamanya dalam bidang ekonomi yang bisa diikuti oleh rakyat banyak, dengan mengutamakan pemberdayaan sehingga tidak ada alasan untuk menyisihkan seseorang karena tidak mampu atau tidak siap ikut serta dalam pembangunan.
Ada dua langkah penting yang harus dilakukan secara terpadu. Pertama pemerintah harus mengkoordinasikan program dan kegiatannya agar bisa memfasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat yang digalakkan dan diberi kesempatan berkembang secara mandiri. Kedua, masyarakat segera membentuk dan bergabung dalam Pos-pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di setiap dukuh dan desanya sebagai wadah non politis atau forum silaturahmi, membulatkan tekad, meramu serta melaksanakan secara gotong royong program aksi pemberdayaan menuju masyarakat sejahtera dan mandiri. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS, www.haryono.com).