Thursday, July 29, 2010
Literasi Membangun Peradaban
Monday, 14 December 2009 14:01
Oleh Drs Usman Yatim MPd
Saat demo dalam rangka hari anti korupsi sedunia digelar di berbagai kota, Rabu lalu (9/12), Direktorat Pendidikan Masyarakat Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan temu nasional dengan topik “Aksara Membangun Peradaban.” Acara ini dibuka langsung oleh Mendiknas Prof Dr M Nuh dan diikuti sekitar 250 orang dari para praktisi pendidikan dan pimpinan lembaga/organisasi peduli pendidikan.
Saat demo dalam rangka hari anti korupsi sedunia digelar di berbagai kota, Rabu lalu (9/12), Direktorat Pendidikan Masyarakat Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan temu nasional dengan topik “Aksara Membangun Peradaban.” Acara ini dibuka langsung oleh Mendiknas Prof Dr M Nuh dan diikuti sekitar 250 orang dari para praktisi pendidikan dan pimpinan lembaga/organisasi peduli pendidikan.Temu nasional yang jauh dari sorotan publik ini sungguh menarik karena dilatari upaya Direktorat Pendidikan Masyarakat Depdiknas dalam melaksanakan reformasi pendidikan keaksaraan dan evaluasi capaian target pendidikan keaksaraan. Sebagaimana Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006, Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
Masalah keaksaraan di Indonesia sampai kini masih perlu perhatian kita karena sangat terkait dengan capaian hasil pendidikan. Bahkan sesungguhnya, jika ingin melihat indikator keberhasilan pendidikan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat bawah atau yang masih terlilit dengan masalah kemiskinan, maka hal ini harus dilihat dari keberhasilan program pendidikan masyarakat, terutama pemberantasan buta aksara.
Menurut catatan, sampai akhir tahun 2008 masih terdapat sekitar 9,8 juta orang atau 5,97% penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara. Angka ini cukup mengalami penurunan, jika dibanding angka tahun 2005 yang berjumlah 14,5 juta (9,55%) dan diharapkan pada akhir 2009 ini, target menurunkan di bawah 5% dapat tercapai.
Lantas apakah dengan penurunan atau bahkan penuntasan buta aksara ini, tugas masalah keaksaraan dianggap selesai? Menurut Ella Yulaelawati MA PhD, justru tugas mereka yang terlibat dalam pendidikan masyarakat menjadi lebih penuh tantangan tatkala angka buta aksara terus menurun. Hal itu karena masalah keaksaraan jangan hanya dilihat sekadar buta aksara. Lebih Dari itu, ujar Direktur Pendidikan Masyarakat Depdiknas ini, masalah keaksaraan harus dapat dilihat dari cakupan pemahaman yang lebih luas.
Keaksaraan dalam konteks kemampuan baca tulis memang merupakan prasyarat untuk memperoleh berbagai kemampuan dasar belajar agar siapapun dapat mecari, memperoleh, menggunakan dan mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya. Menurut Resolusi PBB, keaksaraan penting bagi pemerolehan berbagai ketrampilan hidup, baik bagi anak-anak, pemuda maupun orang dewasa, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan hidup yang dihadapi.
Menurut Ella Yulaelawati, keaksaraan dalam arti luas yang kini harus dikembangkan adalah keaksaraan yang dapat membangun peradaban. Kemampuan baca tulis harus dipahami tidak sekadar dalam konteks aksara atau huruf tetapi harus dikaitkan dengan relevansi kehidupan. Oleh karena itu, lanjutnya, keaksaraan harus dilihat ragamnya, misalnya keaksaraan fungsional, keaksaraan kewirausahaan, keaksaraan kritis, keaksaraan perdamaian, keaksaraan bencana, dan keaksaraan lain yang relevan dengan tantangan kehidupan masyarakat.
Ella Yulaelawati mengilustrasikan, masyarakat kita yang sudah melek aksara dapat saja memiliki pola pikir dan sikap yang seolah masih buta aksara, dalam konteks membangun semangat kebersamaan atau perdamaian. Dia melihat, kita kini cenderung banyak melihat kehidupan ini dari sisi-sisi kekurangan, kelemahan atau keburukan yang intinya berpola pikir dan sikap negative. Akibatnya, kita kurang atau bahkan tidak banyak menonjolkan sisi-sisi kelebihan, kekuatan dan kebaikan yang didasarkan pada pola pikir dan sikap positif. Ella melihat, masyarakat dari negara-negara maju banyak terlihat mengedepankan hal-hal positif itu dalam kultur kehidupan mereka.
Olah karena itulah, aksara membangun peradaban dengan menonjolkan ragam keaksaraan merupakan paradigma baru yang dikembangkan Direktorat Pendidikan Masyarakat Depdiknas kepada segenap jajaran Depdiknas dan juga para praktisi dan pemerhati pendidikan pada umumnya. Paradigma baru ini juga untuk mengingatkan bahwa tuntasnya pemberantasan buta aksara bukan berarti tugas sudah selesai.
“Bapak ibu jangan sampai merasa akan kehilangan pekerjaan bila buta aksara sudah tuntas. Justru,tugas lebih menantang banyak menanti kita,” ujar Ella di depan para pimpinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Dinas Pendidikan, Bappeda dan BPS, serta pimpinan yang terkait dengan kegiatan pendidikan nonformal dan informal.
Temu nasional ini menampilkan nara sumber, Direktur I Kamtranas Bareskrim Polri Brigjen Pol Saut Usman Nasution, yang membahas “peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.” Saut Usman Nasution mengatakan, banyaknya terjadi kasus tindak pedana perdagangan orang banyak dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan. Mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang sebagian besar karena kurangnya pengetahuan dan akses informasi. “Mereka tidak sedikit yang butu huruf, tidak tahu baca,” ucap mantan Kadensus 88 Polri ini.
Masalah keaksaraan di Indonesia sampai kini masih perlu perhatian kita karena sangat terkait dengan capaian hasil pendidikan. Bahkan sesungguhnya, jika ingin melihat indikator keberhasilan pendidikan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat bawah atau yang masih terlilit dengan masalah kemiskinan, maka hal ini harus dilihat dari keberhasilan program pendidikan masyarakat, terutama pemberantasan buta aksara.
Menurut catatan, sampai akhir tahun 2008 masih terdapat sekitar 9,8 juta orang atau 5,97% penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara. Angka ini cukup mengalami penurunan, jika dibanding angka tahun 2005 yang berjumlah 14,5 juta (9,55%) dan diharapkan pada akhir 2009 ini, target menurunkan di bawah 5% dapat tercapai.
Lantas apakah dengan penurunan atau bahkan penuntasan buta aksara ini, tugas masalah keaksaraan dianggap selesai? Menurut Ella Yulaelawati MA PhD, justru tugas mereka yang terlibat dalam pendidikan masyarakat menjadi lebih penuh tantangan tatkala angka buta aksara terus menurun. Hal itu karena masalah keaksaraan jangan hanya dilihat sekadar buta aksara. Lebih Dari itu, ujar Direktur Pendidikan Masyarakat Depdiknas ini, masalah keaksaraan harus dapat dilihat dari cakupan pemahaman yang lebih luas.
Keaksaraan dalam konteks kemampuan baca tulis memang merupakan prasyarat untuk memperoleh berbagai kemampuan dasar belajar agar siapapun dapat mecari, memperoleh, menggunakan dan mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya. Menurut Resolusi PBB, keaksaraan penting bagi pemerolehan berbagai ketrampilan hidup, baik bagi anak-anak, pemuda maupun orang dewasa, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan hidup yang dihadapi.
Menurut Ella Yulaelawati, keaksaraan dalam arti luas yang kini harus dikembangkan adalah keaksaraan yang dapat membangun peradaban. Kemampuan baca tulis harus dipahami tidak sekadar dalam konteks aksara atau huruf tetapi harus dikaitkan dengan relevansi kehidupan. Oleh karena itu, lanjutnya, keaksaraan harus dilihat ragamnya, misalnya keaksaraan fungsional, keaksaraan kewirausahaan, keaksaraan kritis, keaksaraan perdamaian, keaksaraan bencana, dan keaksaraan lain yang relevan dengan tantangan kehidupan masyarakat.
Ella Yulaelawati mengilustrasikan, masyarakat kita yang sudah melek aksara dapat saja memiliki pola pikir dan sikap yang seolah masih buta aksara, dalam konteks membangun semangat kebersamaan atau perdamaian. Dia melihat, kita kini cenderung banyak melihat kehidupan ini dari sisi-sisi kekurangan, kelemahan atau keburukan yang intinya berpola pikir dan sikap negative. Akibatnya, kita kurang atau bahkan tidak banyak menonjolkan sisi-sisi kelebihan, kekuatan dan kebaikan yang didasarkan pada pola pikir dan sikap positif. Ella melihat, masyarakat dari negara-negara maju banyak terlihat mengedepankan hal-hal positif itu dalam kultur kehidupan mereka.
Olah karena itulah, aksara membangun peradaban dengan menonjolkan ragam keaksaraan merupakan paradigma baru yang dikembangkan Direktorat Pendidikan Masyarakat Depdiknas kepada segenap jajaran Depdiknas dan juga para praktisi dan pemerhati pendidikan pada umumnya. Paradigma baru ini juga untuk mengingatkan bahwa tuntasnya pemberantasan buta aksara bukan berarti tugas sudah selesai.
“Bapak ibu jangan sampai merasa akan kehilangan pekerjaan bila buta aksara sudah tuntas. Justru,tugas lebih menantang banyak menanti kita,” ujar Ella di depan para pimpinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Dinas Pendidikan, Bappeda dan BPS, serta pimpinan yang terkait dengan kegiatan pendidikan nonformal dan informal.
Temu nasional ini menampilkan nara sumber, Direktur I Kamtranas Bareskrim Polri Brigjen Pol Saut Usman Nasution, yang membahas “peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.” Saut Usman Nasution mengatakan, banyaknya terjadi kasus tindak pedana perdagangan orang banyak dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan. Mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang sebagian besar karena kurangnya pengetahuan dan akses informasi. “Mereka tidak sedikit yang butu huruf, tidak tahu baca,” ucap mantan Kadensus 88 Polri ini.