(Jakarta, MADINA):  Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, pimpinan DPR harus membuat mekanisme kelembagaan DPR yang efektif dan transparan untuk mengelimir kesan DPR sebagai salah satu lembaga terkorup.

“Karena itu, hal-hal yang selama ini terjadi seperti isu pengadaan laptop, televisi, renovasi rumah dinas anggota DPR oleh kesekjenan yang tidak efektif dan tidak transparan, harus dibenahi,” ujar Sebastian Salang di Jakarta, Rabu lalu.

Dikatakan, hal itu penting dilakukan, karena imbasnya tidak hanya kepada lembaga dewan, tetapi juga kepada anggota DPR. Sekalipun penempatan Sekjen DPR adalah wilayah pemerintah, namun sebagai pimpinan DPR tentunya juga punya hak untuk menentukannya.  “Jika Sekjen DPR memiliki track record yang tidak baik, maka pimpinan DPR tentunya bisa meminta agar Sekjen diganti. Pimpinan yang tidak mau dikait-kaitkan dengan segala skandal masa lalu tentunya juga tidak merasa nyaman,”  tegas dia.

Sebelumnya Ketua DPR RI Marzuki Ali mengatakan, kepemimpinan DPR saat ini sudah sepakat untuk melakukan pembenahan-pembenahan mendasar untuk melakukan perubahan mendasar. Namun Marzuki hanya menekankan pembenahan anggota DPR saja, sementara mengenai kesekjenan selama ini belum disinggungnya.

“Kami akan melakukan beberapa hal untuk pembenahan demi menegakkan citra DPR yang selama ini terpuruk. Untuk tahap awal kami sudah melakukan pelatihan ESQ untuk seluruh anggota DPR yang baru. Kebetulan kami mendapatkan tawaran dari lembaga yang melaksanakan itu untuk memberikan pelatihan tersebut secara gratis. Dengan demikian maka kualitas anggota DPR kedepan diharapkan dapat lebih baik,” ujar Marzuki.

Selain itu saat ini juga sedang diwacanakan satu hari dalam jangka waktu tertentu sebuah acara untuk melayani rakyat. Hal ini menurutnya sangat penting mengingat saat ini nampaknya rakyat masih kesulitan berhubungan dengan anggota DPR untuk menyampaikan segala keluhannya.

“Selain itu pimpinan DPR juga sepakat untuk menanggalkan baju partai dan akan bekerja untuk rakyat. Namun sebagai anggota fraksi tentunya kami tetap akan mengikuti juga aturan main karena fraksi juga merupakan etalase partai,” jelas Marzuki.

Mengenai adanya dugaan banyak kalangan bahwa DPR saat ini tidak lebih baik dari DPR seperti di era orde baru yang hanya menjadi lembaga stempel mengingat seluruh kekuatan mendukung pemerintahan mendatang, Marzuki mengatakan justru dirinya lebih senang seperti itu karena dengan demikian maka DPR dapat bekerja dengan tenang tanpa adanya tekanan dan harapan yang berlebih.

“Kami senang justru kalau kami dicap seperti itu karena dengan demikian maka ekspektasi masyarakat justru rendah dengan DPR. Jika ekspektasi rendah tentunya kami justru bisa bekerja dengan baik dan tenang tanpa tekanan, dan masyarakat pada akhirnya akan sadar bahwa kami tidak seperti itu. Jika ekspektasi masyarakat terlalu tinggi kami justru khawatir tidak bisa memenuhinya,”  tandas dia. (ph)