HASIL susunan kabinet telah diumumkan, termasuk pula pelantikan para menteri baru yang bersangkutan telah diketahui publik secara luas. Tapi belum dua pekan, sudah ada kenaikan gaji bagi mereka.

Tidak sedikit para analis politik menilai bahwa kenaikan gaji itu juga bagaian dari transaksi politik.  Di sinilah dilematisnya pilihan politik. Pilihan politik lebih ditentukan perilaku transaksional kekuasaan ketimbang identitas visi. Meskipun itu bukan identitas visi politik secara holistik, akan tetapi ia yang memengaruhi aktivitas kebijakan.

Bersama itu yang tak kalah signifikan juga pendapat yang mengemuka paska susunan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, perlu kita perhatikan. Pendapat yang bereadr itu menjelaskan bahwa sirkulasi kekuasaan masih berkutat memakai identitas dasar pilihan politik.

Hebatnya, walau sekaligus ironis, aplikasi itu selalu diasumsikan oleh para pelakunya sebagai menyelamatkan pengertian ”berpolitik” dari sempitnya peluang mengakomodasikan aspirasi.

Representasi menteri menjadi bagaian dari repersentasi kekuatan politik, kemudian, tragisnya, lebih banyak justru yang kemudian terjadi di luarnya, artinya di tataran realitas, mereka para pemilih yang tergolong konstituen itu tak dirawat melalui aliansi elite-elite politik –baik elite lokal maupun elite pusat.

Maka ketika sebelumnya di antara mereka terpilih menjadi wakil rakyat, sungguh tak malu-malu mengundurkan diri untuk menjadi menteri. Jadi, hubungan pemilih politik dan partai politik maupun dengan elite politik, lazimnya yang kemudian kerap kita dapati, adalah: tidak ada sinyalemen pengukuhkan ide akomodatif.

Herannya, sehubungan dengan itu pula di kalangan atas pun, termasuk katakanlah di kalangan para elite politik itu sendiri, kalkulasi demikian dalam tataran politik bukanlah perkara yang mencemaskan.

Pada era di mana Indonesia membolehkan jumlah partai politik lebih dari tiga, kemudian kita tahu: para elite politik itu melakukan transaksi politiki. Apapun argumen di balik itu, tetaplah aroma tarnsaksi demikian kental. Partai-partai politik (baru) pun, ironisnya kemudian, masih dikemudikan oleh mereka yang dulu dikenal kutu loncat: para pemain transasksi politik.

Bila demikian kita risau: kenaikan gaji diperuntukan selalu dengan sifatnya ”kekurangan” fasilitas, bukan ”alat” untuk menolak godaan melancurkan kekuasaan.

Tentu, kita berharap para menteri itu orang-orang hebat, patutlah dapat gaji yang cukup hebat. Dari sinilah kemudian kita bakal melihat bukti: apakah idealisme mereka jadi semacam “barang rongsokan”, atau. sebagai pemikiran yang gemiliang melahirkan kebijakan pro rakyat.

Kita tunggu. ***