"Saya Akan Berdiri di Depan untuk Melawan Kalau Ada Upaya Membubarkan KPK"

Presiden SBY memberi keterangan pers soal isu penahanan pimpinan non aktif KPK, di Kantor Presiden, hari Jumat (30/10) sore.(foto: abror/presidensby.info)

 

(Jakarta, MADINA): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menjelaskan mengapa kedua pimpinan non aktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamsah ditahan, karena itu bukan wilayah dan kewenangan Presiden untuk menjelaskan. “Saya bisa keliru. Yang harus menjelaskan adalah pimpinan kepolisian, karena yang menahan adalah kepolisian sebagai penyidik,” jelas Presiden SBY dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jumat (30/10) sore.

“Tapi kalau ada pertanyaan, saya juga tidak tahu. Yang menentukan apakah kedua beliau itu bersalah atau tidak salah adalah proses hukum yang sedang berjalan itu. Dengan memegang azas praduga tidak bersalah, kalau kedua beliau itu ternyata nantinya tidak dapat dibuktikan melanggar hukum, maka keduanya harus dibebaskan. Itu keadilan. Kalau dalam proses hukum ternyata dapat dibuktikan kedua beliau itu bersalah, ya tentu mendapat sangsi,” kata Presiden SBY kepada wartawan.

“Tahunya dari mana? Ya kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Dengan catatan, karena ini masih dalam penyidikan kepolisian dan andaikata nanti masuk ke penuntutan, kita tidak tahu, ya kejaksaan dan saya juga tidak tahu apakah berhenti di situ atau kedua beliau masuk pada proses pengadilan. Tetapi seruan saya sekarang ini kepada Kapolri dan Jaksa Agung, kalau misalkan berlanjut nantinya, ya kepada hakim dan para pembela, bertindaklah secara profesional, yang adil, yang objektif, yang transparan supaya rakyat bisa mengikuti prosesnya. Apa dakwaannya? Apa sangkaannya kalau sekarang tersangka? Dan semuanya mesti dipertanggungjawabkan, akuntabel. Itu yang mesti kita tegakkan di negeri ini demi keadilan bagi semua,” SBY menegaskan.

Kemudian ada lagi isu yang disebut-sebut dengan kriminalisasi KPK. Presiden SBY mengatakan, andaikata ada anggota atau pimpinan KPK melakukan kesalahan melanggar hukum, lembaganya tidak salah. “Sama kalau ada oknum polisi melanggar hukum, apakah lembaganya salah? Yang namanya kriminalisasi itu, tiba-tiba KPK dinyatakan bersalah, kemudian ada yang minta dibubarkan. Ini sudah keterlaluan, itu namanya kriminalisasi KPK. Tolong dicatat, kalau ada upaya-upaya di negeri ini yang berupaya membubarkan KPK, saya akan berdiri di depan untuk melawan upaya itu. Justru lima tahun ke depan pemberantasan korupsi harus lebih gigih. KPK mempunyai peran yang sangat penting, meskipun kepolisian, kejaksaan dan lembaga-lembaga lain juga tidak boleh dianggap tidak penting dan tidak berperan,” seru SBY.

“Saya sampaikan dengan bahasa terang, kalau ada yang mengkhawatirkan kepala negara atau negara tidak lagi meletakkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, pemberantasan korupsi tetap sebagai prioritas. Dari semuanya, saya mengajak kepada semua pihak untuk menghormati undang-undang, menghormati sistem, menghormati proses hukum di negeri ini, termasuk proses hukum yang menyangkut saudara Bibit Samad dan Chandra Hamzah, agar keadilan tegak dan tidak ada istilah tebang pilih. Saya juga mengajak, marilah kita semua penegak hukum maupun pihak-pihak lain untuk adil. Jangan karena kawan, saudara, satu kelompok, lantas kita membeda-bedakan satu kasus dengan kasus lainnya. Adillah kita kepada semua hal,” SBY menerangkan.

Jika ada yang keberatan dengan cara-cara kepolisian misalnya menangani kasus Pak Bibit dan Pak Chandra Hamzsah, atau barangkali dengan kasus yang lain, misalnya keberatan terhadap KPK dalam menangani kasus korupsi, gunakan aturan dan cara-cara yang telah ditetapkan undang undang kita, maupun aturan hukum yang lain. Ada caranya. Ada aturannya. Ada mekanismenya. Inilah cici-ciri tegakknya supremasi hukum di negeri tercinta ini, sehingga tidak dicampur adukkan antara emosi dengan rasio, politik dengan hukum. Saya mengajak, menyeru, karena saya juga ingin melakukan seperti itu,” kata SBY. (osa/pressby.info)