Apa Kerja DPR?

BELUM ada sepekan kerja para anggota DPR, sudah terungkap bahwa gaji mereka lebih dari Rp63 juta, yang sebelumnya Rp50 juta. Di tengah rakyat terhimpit ekonomi, dan yang masih gres penderitaan pasca gempa; apakah pantas para anggota Dewan yang baru dilantik itu bersorak-sorai tunjangannya naik?

Tanpa mereka bersorak-sorai, sekalipun cuma malu-malu marmut, sungguh tak pantas. Betapa tragis dan ironis para anggota Dewan yang mempunyai majikan bernama Rakyat, justru majikannya ini dilanda kesusahan, malah cengar-cengir atas  kenaikan gaji.

Belum sebulan para anggota Dewan bekerja, sudah pada cerewet meminta kenaikan gaji, padahal integritas dan kepedulian mereka terhadap rakyat masih teramat belum kentara.

Kita pun aneh: mengapa mereka berceloteh soal minta kenaikan gaji? Uniknya mereka bilang, “Karena gaji yang didapat banyak tersubsidi ke partai dan para oknum pemilih.” “Maka wajar tunjangan kami dinaikkan,” timpal anggota Dewan satunya lagi.

Logika pemikiran itu diikuti, jelas, berbahaya. Tapi pada tataran realitasnya, yang sedang berlangsung, adalah logika pemikiran itu. Jadi kita, para rakyat, kecele telah mempercayakan mereka.

Meski begitu, kita harus tetap mengkritisi mereka; kita pertanyakan integritas dan kinerja mereka. Mereka meminta imbalan (gaji) yang tinggi, maka kita mintakan pula apa yang selama ini sudah merka janjikan dalam kampanye buat kita, rakyat sekalian, para majikan mereka itu.

Kita, para rakyat, adalah majikan mereka. Bukannya mereka adalah para majikan kita. Bukan!! Jadi wajar bila kita berkata: “Gaji naik, apa kerjamu?”

Dalam sebuah negera yang menganut sistem demokratis, rakyat adalah majikan terhadap mereka yang dipilih di dunia legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain, tak terlepas dari premise itu. Berhubung Republik Indonesia, bagaimanapun juga, menganut sistem demokratis, maka para anggota Dewan bukan saja telah dibebankan titipan mewujudkan aspirasi rakyat, melainkan sekaligus pula mereka telah dipercaya untuk mewakili rakyat di legislatif. Jadi bukan mewakili partai politik maupun “rakyat” pemilih mereka.

Maka upaya-upaya menegakkan sistem demokratis harus membabat semak belukar sistem perwakilan, sistem yang acap diboncengi kepentingan politik sesat maupun sesaat.

Semak belukar dalam lapangan poltik tak lain adalah mereka yang duduk di majelis perwakilan maupun dewan perwakilan selalu dikekang oleh identifikasi “perwakilan  partai politik.” Bukan saja ini membuat dunia perpolitikan Indonesia jadi tidak sehat, sekaligus secara politis menghapus adanya identifikasi rakyat semesta.

Tragis dan ironisnya, tanda-tanda semacam itu kian nyata. Bagaimana para anggota Dewan tidak responsip terhadap kepentingan rakyat semesta. Lha, di tengah penderitaan rakyat masih saja mereka berjingkrak-jingkrak mensyukuri kenaikan gaji, sedangkan rakyat tidak sedikit yang bercucuran air mata mendapati kenyataan hidup yang kian getir.

Tanda-tanda semacam itu juga yang memberitahukan kepada kita, bahwa semak belukar dunia perpolitikan Indoensia kerap tersembunyi ular bludak, biawak, kadal, buaya, dan kalajengking. Mereka inilah yang tak segan-segan memangsa kita, maka waspadalah!! ***