Oleh Drs Usman Yatim MPd

Media kini banyak menyajikan berita seputar calon para menteri baru kabinet di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono bersama Boediono. Masih menjadi tanda tanya, siapa yang saja orang-orang yang bakal duduk dalam kabinet. Begitu pula dengan struktur kabinet yang baru nanti, apakah sama dengan sekarang, atau ada perubahan yang signifikan, termasuk jumlahnya, apakah berkurang atau bertambah.
Penentuan nama-nama menteri tersebut sepenuhnya kini ada pada Presiden terpilih, SBY. Melihat dari otoritas nama kabinet ada pada SBY, kita menyadari bahwa Presiden memang mempunyai hak prerogative dalam menentukan anggota kabinetnya. Dengan kata lain, penentuan kabinet mengacu pada system presidensial.
Mengingat kita menerapkan system multi partai sehingga selama masa reformasi ini, belum ada parpol yang mampu meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum, maka mencuat istilah koalisi atau gabungan antar partai. Kondisi ini membuat system politik kita tidak lagi murni system presidensial, melainkan terlihat seperti diwarnai semangat parlementer. Setidaknya kondisi inilah yang terlihat masa 5 tahun terakhir.
Kita selama 5 tahun terakhir sering mendengar istilah oposisi. PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri selama pemerintahan SBY-JK cenderung dianggap sebagai partai oposisi yang suaranya selalu berseberangan dengan partai pendukung pemerintah. PDIP menjadi partai oposisi karena tidak ada kadernya yang duduk dalam kabinet, sementara kader partai lainnya masuk dalam kabinet.
SBY walaupun menjadi presiden dipilih langsung oleh rakyat ternyata dalam menyusun kabinet tetap memperhatikan komposisi perolehan kursi di DPR yang memperlihatkan Partai Demokrat yang dia dirikan belum memiliki jumlah kursi signifikan. Oleh karena itu, koalisi lewat perekrutan kader partai lain di luar Partai Demokrat untuk masuk kabinet suatu pilihan yang tidak dapat dihindari.
Kala itu SBY sempat mendapat kecaman soal kabinet koalisinya walau pada akhirnya dapat dipahami dalam rangka kelancaran roda pemerintahan, terutama terkait pelaksanaan kebijakan pemerintahan, dukungan dari legislative memang sangat diperlukan. Namun, pengalaman 5 tahun terakhir tetap menunjukkan betapa pemerintahan SBY-JK selalu harus banyak berhadapan dengan legislative, seperti ditandai adanya pengajuan hak angket dan interpelasi.
Kini, setelah SBY bersama Boediono terpilih lewat pemilihan satu putaran dan Partai Demokrat meraih suara cukup signifikan meski belum memiliki mayoritas mutlak, terlihat tanda-tanda bahwa susunan kabinet tetap akan berwarna koalisi, seperti 5 tahun sebelumnya. Bahkan, sangat dimungkinkan koalisi tersebut mencakup semua partai besar. Jika, ini benar-benar terjadi maka tidaklah salah kalau disebut istilah oposisi bakal tidak lagi menjadi popular.
Hilang atau kurang populernya istilah oposisi dapat saja mengundang banyak kritikan bila mengacu pada pandangan bahwa sebuah demokrasi yang dinamis adalah manakala terdapat adanya partai oposisi. Sebaliknya mereka yang melihat bahwa oposisi hanya pada system parlementer, tentu oposisi tidak diperlukan bila kita menerapkan system presidensial. Apalagi bila mencuat pendapat bahwa ada atau tidak ada oposisi, fungsi pengawasan, kontrol terhadap roda pemerintahan tetap harus dilakukan.
Hal tersebutlah membuat kita kembali bertanya- tanya apakah kabinet baru nanti masih mencerminkan semangat koalisi besar yang membuat tidak ada lagi partai oposisi, atau sebaliknya? Melihat dari mulusnya Taufiek Kiemas terpilih sebagai Ketua MPR dan kemungkinan kader PDIP ikut masuk kabinet maka koalisi besar memang benar-benar bakal terjadi. Koalisi besar tersebut akan mengukuhkan kembali kabinet SBY sebagai Kabinet Indonesia Bersatu.
Lantas kalau Kabinet Indonesia Bersatu II akan tetap digulirkan maka nama-nama menteri baru yang kini kita tunggu-tunggu itu adalah dari kader-kader partai pendukung langsung SBY-Boediono pada pilpres lalu, yaitu dari Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya, berasal dari kader PDIP dan Partai Golkar, ditambah kemungkinan dari parta pendatang baru seperti Partai Gerindra.
Siapakah nama orang-orang yang akan duduk dalam kabinet baru nanti? Tampaknya mari kita tunggu saja. Jika masih penasaran dapat saja mengikuti pemberitaan media massa, terutama televisi yang sudah banyak menyebut-nyebut nama bakal calon menteri tersebut. Tentu saja jika kita ingin kepastian, maka lebih baik bersabar saja menunggu karena sudah tidak lama lagi. Selamat menantikan nama menteri baru!