Subiakto, Koperasi dan SBY-Boediono

Proklamator Dr Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta yang juga kita sebut sebagai salah seorang founding father, Bapak Bangsa, dikenal sebagai orang yang meyakini bahwa ekonomi Indonesia harus dibangun dengan memajukan koperasi. Nyatanya, sampai saat ini, koperasi seolah sebagai lembaga pelengkap yang keberadaannya, antara diakui dan tidak. Sementara upaya memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia masih juga banyak tertatih-tatih.

Mengapa kita tidak sepenuh hati memajukan koperasi? Inilah pertanyaan yang tampaknya mengemuka dari Subiakto Tjakrawerdaja, mantan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabinet Pembangunan VI (1993-1998). Pak Biakto, demikian beliau akrab disapa, meyakini sepenuhnya bahwa untuk memajukan, mengangkat perekonomian rakyat, paling pas adalah dengan koperasi.

Keyakinannya tersebut kembali mengemuka ketika menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhannya mendapat gelar Doktor Honouris Causa (doctor kehormatan) dalam ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kamis, 30 Juli 2009. Penganugrahan gelar doktor yang tak jauh berselang dengan Hari Koperasi 12 Juli itu tentu mempunyai makna tersendiri. Apalagi bagi pak Biakto yang sudah menggeluti koperasi lebih dari 35 tahun.

Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono menilai, penganugrahan gelar doktor itu sangatlah tepat untuk disandang Subiakto Tjarawerdaja. Pak Biakto merupakan sosok  yang  tidak pernah berhenti  dalam mengembangkan ekonomi bersama di antara keluarga dan penduduk Indonesia. Subiakto tidak pernah menyerah bahwa kebersamaan bisa dilanjutkan di tanah air Indonesia, utamanya dalam membangun kekuatan ekonomi pro rakyat. Melalui kiprahnya sebagai Sekretaris Yayasan Damandiri, Subiakto terus melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengedepankan koperasi.

Penganugrahan gelar doktor kepada tokoh penerus gagasan dan cita-cita  Bapak bangsa ini terasa sangat relevan ketika kita kini berada dalam masa transisi pemerintahan, dari era SBY-JK ke era SBY-Boediono. Masih dalam ingatan kita, masa kampanye pemilihan presiden lalu, banyak mencuat masalah pembangunan ekonomi pro rakyat yang dihadapkan dengan ekonomi yang berfahamkan dari luar, yaitu neoliberalisme. Sayangnya, upaya mengedepankan ekonomi pro rakyat tersebut tidak menonjolkan peran koperasi.

Padahal, menurut Subiakto, koperasi merupakan solusi paling pas ketika kita mencari bentuk, format atau system dalam memberdayakan ekonomi rakyat. “Hanya koperasi yang mampu  untuk memberdayakan masyarakat yang ekonomi lemah, miskin, setengah miskin atau  sejahtera tetapi kondisi ekonominya masih lemah,” kata Subiakto. Koperasi sendiri sesungguhnya bukan asli Indonesia tetapi juga dari luar dan Bung Hatta melihat, lembaga ini paling pas dikembangkan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

Mengapa koperasi belum mengemuka dalam memberdayakan perekonomian rakyat tampaknya banyak karena faktor ketidakyakinan kita. Sistem yang ditawarkan lembaga ekonomi ini masih dilihat setengah hati sehingga keberadaannya tidak mendapat dukungan yang optimal. Pemberlakuan koperasi yang setengah hati malah membuat sikap kita apriori dan mencoba pola atau system lainnya. Lebih jauh, citra koperasi tersebut cenderung kian meredup, kehilangan roh dukungan dari pendiri dan tokoh-tokoh penerusnya. Di sinilah, Dr Subiakto Tjakrawerdaja kembali mencoba mengingatkan agar pembinaan dan pengembangan koperasi dapat dilakukan sepenuh hati dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang masih demikian banyak berada dalam ekonomi lemah, terjerat kemiskinan.

Momen gaung koperasi yang mencuat dengan pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa buat Subiakto Tjakrawerdaya ini mudah-mudahan dapat ditangkap oleh Presiden SBY yang baru saja dinyatakan kembali memenangkan pemilihan presiden 2009 oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). SBY bersama pendampingnya, Prof Dr Boediono, seorang ekonom senior dari Universitas Gajahmada diharapkan dapat membuat kebijakan yang mampu memberi peran optimal kepada koperasi dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Hal tersebut  terasa pas, mengingat UGM memang, lewat figur ekonom Prof Dr Mubyarto (alm)   sempat terkenal sebagai perguruan tinggi yang mengedepankan ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Bagi Boediono, upaya memajukan koperasi dalam arti sesungguhnya juga dapat sebagai jawaban atau bantahan bahwa atas tudingan yang sempat dialamatkan kepadanya sebagai pendukung neoliberalisme.

Salah satu indikator, koperasi memang mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintahan SBY-Boediono nantinya, akan dilihat dari apakah fungsi dan tugas Kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah mengalami perubahan yang signifikan? Sementara orang yang memimpin lembaga ini benar-benar diserahkan kepada  orang professional, bahkan jika memungkinkan bebas dari  citra jatah kader partai politik, sebagaimana kesan selama ini. Cukup banyak orang-orang professional yang benar-benar mau serius memajukan perekonomian rakyat melalui koperasi ini. Begitu pula mereka yang akan ikut mendukungnya.

Subiakto Tjakrawerdaja tentulah akan merasa lebih gembira manakala koperasi dalam pemerintahan mendatang benar-benar dijadikan andalan untuk memajukan perekonomian rakyat. Kegembiraannya boleh jadi jauh dari suasana ketika pengukuhan gelar doktornya. Sebagai orang yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan rakyat, orang yang memiliki visi dan selalu berkiprah dalam pemberdayaan masyarakat, rasa gembira dan bahagia menyelimuti tatkala mendapat dukungan luas, apalagi dari pemerintah yang dapat berbuat banyak lewat berbagai kebijakannya.

Kini, mari kita menantikan saja, apa yang akan dibuat oleh SBY-Boediono dalam waktu sampai Oktober nanti. Keduanya kini tentu banyak mendapat masukan tentang siapa-siapa yang akan duduk dalam kabinet mendatang. Berbagai suara-suara tentu akan dapat membingungkan manakala banyak pilihan, sementara komitmen tetap jadi pegangan. Dalam hal menilai peran koperasi, pandangan Subiakto Tjakrawerdaja tentu menjadi salah satu masukan buat SBY-Boediono.

Kita percaya, SBY yang kini tentu kian matang, punya pengalaman memimpin cukup lama dalam era reformasi ini, tidak akan salah dalam memilih anggota kabinetnya, termasuk untuk jabatan Menteri Koperasi dan UKM. Mudah-mudahan, harapan pak Biakto, dan harapan banyak orang lainnya dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintahan SBY-Boediono. Semoga!