(Jakarta, MADINA): "Indonesia tetap negara Pancasila bukan negara sekuler dan bukan negara agama. Ketentuan di dalam NU (Nahdlatul Ulama), yang dilarang adalah perangkapan jabatan pimpinan politik. NU tidak menghilangkan hak politik warga negara Indonesia,” kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi  Jakarta, Rabu lalu.

Usai sudah pembahasan kasus Bank Century, seiring selesainya Sidang Paripurna DPR, Rabu, 4 Maret lalu. Semua kita tahu, hasil sidang DPR itu memperkuat hasil pembahasan Pansus (Panitia Khusus) Hak Angket DPR yang menyatakan ada penyimpangan, pelanggaran dan tindak pidana dalam kasus Bank Century.

Oleh Haryono Suyono

Pada tanggal 17 Februari lalu Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Taman Siswa seluruh Indonesia mengadakan Rapat Kerja di Jakarta. Raker yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, mendengarkan pengarahan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Fasli Jalal, PhD. yang memberi semangat agar Perguruan Taman Siswa itu meraih kemajuan, sehingga peninggalan Ki Hadjar Dewantoro tersebut kian meningkat mutunya dan dicintai rakyat banyak. Di samping itu didengarkan pula sambutan singkat Ketua Yayasan Damandiri Prof. Dr. Haryono Suyono yang mengajak Perguruan Taman Siswa mereformasi menjadi perguruan tinggi idola nasional.

Sidang Paripurna DPR membahas hasil Pansus Hak Angket kasus Bank Century  akhirnya mengukuhkan opini publik yang sudah terbangun selama ini, yaitu terjadi banyak penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam Bank Century yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu.

Oleh Prof Dr Syofyan Saad MPd

Drama politik pengungkapan kasus Bank Century sudah mencapai klimaks. Hasilnya sesuai dengan aspirasi opini publik, yaitu DPR menegaskan adanya penyimpangan dalam bank yang kini berubah nama menjadi Bank Mutiara itu.

(Jakarta, MADINA): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi apresiasi kepada jajaran Polri yang terus melaksanakan pemberantasan terorisme di Aceh. "Lakukan kerja sama sebaik-baiknya dengan gubernur, bupati, dan walikota yanga ada di Aceh, dengan aparat keamanan, para ulama atau abu, dan tokoh-tokoh masyarakat di Aceh. Sampaikan, betul bahwa ini adalah sel dan unsur teroris. Saya mendapat laporan pemimpinya pun bukan orang Aceh,” kata SBY dalam pengantar Rapat Terbatas Kabinet di Kantor Presiden, Jumat (5/2) siang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono dan sepuluh pejabat negara anggota Kabinet Indonesia Bersatu II mengumumkan harga kekayaan mereka kepada publik, Jumat.

Pada jaman order baru, Presiden RI, Almarhum HM Soeharto, oleh beberapa kalangan dituduh seakan memaksa para pengusaha untuk bersama pemerintah dan masyarakat peduli terhadap pembangunan sosial bangsa ini secara gotong royong. Anggapan bahwa upaya itu dilakukan secara terpaksa, atau dipaksa, atau diperintahkan, sering menyakitkan hati para pengusaha yang sebenarnya dengan tulus ingin membantu tetapi terbentur persyaratan administratip perusahaannya. Mereka memerlukan petunjuk jelas sebagai dasar hukum agar uang yang dikeluarkan perusahaan dapat dipertanggung jawabkan. Tanpa petunjuk atau aturan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, bantuan yang diberikan kepada usaha sosial bisa dipertanyakan atau dianggap sebagai penyelewengan korupsi.